Formatcontoh kontra memori Peninjauan Kembali. 16 FEBRUARY 2021 - . Sekretariat Pengadilan Pajak; 1227 +8 Dasar hukum biaya perkara Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500.000. 16 FEBRUARY 2021 - . Sekretariat Pengadilan Pajak; 985 +3
FormatSurat Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak diatur secara khusus. Namun, permohonan Peninjauan Kembali harus memenuhi beberapa hal yaitu: a. diajukan secara tertulis oleh Pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk, dan ditandatangani di atas meterai; b. menyebutkan alasan pengajuan seperti yang telah diatur pada Pasal 91 Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakPeraturanPenting. UUD 1945. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU 11/2020 : Khusus Klaster Ketenagakerjaan. UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. UU 23/1948 tentang Pengawasan Perburuhan. PP 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Makanya dalam rumusan kamar perdata khusus ini sengketa parpol di PN tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). "Makanya,'dikunci' dengan rumusan ini." "Munculnya rumusan pleno kamar perdata khusus ini karena ada beberapa kasus di MA. Tetapi sayabelum lihat data kasusnya. PeninjauanKembali merupakan upaya hukum luar biasa, dan dapat diajukan hanya satu kali. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam perkara TUN sama dengan dalam perkara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 HPJhixs.